Serikat Petani Kelapa Sawit Pertanyakan Dukungan Lima Menteri RI


September 20, 2013 Kebijakan, News No Comments

EI,Jakarta-Rekomendasi Rakernas KADIN di Pekanbaru, Riau (16/9/2013) lalu menurut Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) perlu dicermati kembali. Rakernas yang didukung pemerintah RI melalui kelima menterinya (Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, Menteri Koordinator Perekonomian, Menteri Perindustrian, dan Menteri Kehutanan) ini menempuh kesepakatan terkait Pembiayaan Inovatif untuk replanting Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia.

Dalam keterangan persnya, Mansuetus Darto selaku Koordinator SPKS memandang kesepakatan ini perlu didiskusikan kembali dengan petani kelapa sawit yang juga aktor di perkebunan kelapa sawit dilihat dari jumalh petani yang mengelola 43% perkebunan sawit Indonesia. Ia juga menilai inovasi pembiayaan yang didukung lima kementerian sebagai bagian dari skema menjerat petani untuk masuk dalam perangkap sentralistik pengelolaan kebun rakyat oleh perusahaan.

“Konsep Pembiayaan Inovatif ini merupakan “jebakan” baru untuk petani kelapa sawit Indonesia yang digagas oleh pengusaha untuk petani kelapa sawit dengan mendompleng Kebijakan Revitalisasi Perkebunan (Permentan No. 33 tahun 2007) dan merujuk pada slogan program PISAgro “20-20-20” dengan dukungan Pemerintah,sebab pola yang di gunakan adalah pola manajemen satu atap,” tandasnya.

Dugaan “jebakan” tersebut semakin jelas sebab bentuk pola kemitraan yang akan digunakan adalah seluruh pembiayaan atau fasilitas kredit melalui perusahaan perkebunan kemudian perusahaan juga akan mengelola seluruh perkebunan rakyat mulai dari penanaman, pengangkutan hasil hingga pemeliharaan. Melalui pola seperti itu perusahaan nantinya akan mendapat manajemen fee dari inisiatif pendanaan tersebut. “Pola manajemen satu atap itu saat ini tengah memiliki masalah besar. Pola relasi antara inti dan petani juga sangat mengerdilkan posisi petani sawit,” ujarnya lagi.

Lebih lanjut lagi Darto menjelaskan bahwa petani kelapa sawit Indonesia memiliki posisi dan proposal dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit di indonesia yaitu:

a)  Dengan jumlah ±43% dari seluruh produsen kelapa sawit di Indonesia, petani kelapa sawit ingin melakukan replanting secara mandiri, dan menjalankan kerja sama bisnis yang saling menguntungkan dengan pihak perusahaan perkebunan;

b)  Petani kelapa sawit di Indonesia tidak bersedia lagi menjadi objek perkebunan kelapa sawit, dan ingin tetap memiliki legalitas tanah garapan, melakukan pekerjaan berkebun secara mandiri, serta mengelola hasil perkebunan dalam kapasitas sebagai mitra bisnis perusahaan perkebunan;

c) Petani kelapa sawit di Indonesia menghargai dan menjunjung tinggi prinsip bertani yang baik, dengan kemudahan akses input agronomi dan keuangan oleh perusahaan, perbankan, dan pemerintah Indonesia dalam memperoleh bibit dan pupuk yang berkualitas, serta kredit dengan jumlah dan masa pengembalian yang realistis, tanpa harus menggadaikan kepemilikan lahan selama seumur tahun tanam kelapa sawit yang menghilangkan identitas petani;

d) Petani kelapa sawit di Indonesia menolak manajemen satu atap yang mengkondisikan petani menjadi buruh perkebunan di lahannya sendiri dan objek pembangunan perkebunan kelapa sawit serta bukan mitra sejajar dengan perusahaan dan pemerintah.

 

(Cici Wardini)

Direktori

Link